Postingan

Memahami Paham Sekulersime dalam UU Ormas

Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi Undang-Undang adalah manifestasi keinginan politik, bukan keinginan hukum. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuatan Partai Politik yang mendukung Perppu menjadi Undang-Undang adalah sepaham dengan pemerintah. Di sisi lain, Partai Politik yang menolak adalah sepaham dengan Ormas-Ormas Islam yang kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, sekarang telah kehilangan obyeknya, karena telah didahului oleh putusan DPR yang menyetujui menjadi Undang-Undang. Di antara dua kelompok tersebut terdapat kelompok yang “memahami kebijakan Presiden” yakni Dewan Pimpinan MUI. Perlu dimengerti bahwa di tingkat pimpinan MUI, pendapat juga terbelah menjadi dua, ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, yang berujung diformulasikannya perbedaan tersebut dalam wujud mengakomodasi pendapat kedua belah pihak. Keputusan akhir Dewan Pimpinan MUI yang kemudian disampaikan dalam RDPU DPR RI didahului dengan pernyataan “MUI dapat memahami kebijaka…
Postingan terbaru